Perempuan dalam Kungkungan Budaya Politik Patriarkhis

  • Nurbaity Prastyananda Yuwono

Abstract

Women's political participation in Indonesia can be categorized as low, even though the government has provided special policies for women. Patriarchal political culture is a major obstacle in increasing women's political participation, because it builds perceptions that women are inappropriate, unsuitable and unfit to engage in the political domain. The notion that women are more appropriate in the domestic area; identified politics are masculine, so women are not suitable for acting in the political domain; Weak women and not having the ability to become leaders, are the result of the construction of a patriarchal political culture. Efforts must be doing to increase women's participation, i.e: women's political awareness, gender-based political education; building and strengthening relationships between women's networks and organizations; attract qualified women  political party cadres; cultural reconstruction and reinterpretation of religious understanding that is gender biased; movement to change the organizational structure of political parties and; the implementation of legislation effectively.

References

Ardi, A. M. (2014). Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Jurnal Politik Muda, 3(3), 303-318.
Aritonang, D. R. (2014). Caleg Perempuan Terpilih DPR Periode 2014-2019 Menurun. Retrieved 02 10, 2018, from www.news.detik.com: https://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2144526/Caleg.Perempuan.Terpilih.DPR.Periode.2014-2019.Menurun.
Budiardjo. M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Garamedia Pustaka
Utama
Cholisin & Nasiwan. (2012). Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Efriza. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.
Fatwa, A. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Journal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1615-1626.
Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi. MUWAZAH, 8(1), 26-47.
Gerintya, S. (2017). Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai. Retrieved 07 12, 2018 from www.tirto.id: https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q.
Hidayah, S. N. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Retrieved 02 10, 2018, from www.news.detik.com https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik.
Husein. M. (2016). Perempuan, Islam dan Negara - Pergulatan Identitas dan Etentitas.Yogyakarta: Qalam Nusantara
Izdiha, A. (2017). Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Pemikiran Sosiologi, 4(2), 36-47.
Malik, Y. M., Astuti, P., & Marlina, N. (2016). Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Dpc Pdi P) Kota Cirebon. Journal of Politic and Government Studies, 5(4), 271-280..
Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Mediator: Jurnal Komunikasi, 9(2), 257-270.
Murniati. (2004). Getar Gender, Perempuan dalam Perspektif Agama Budaya dan Keluarga. Magelang: Tera
Naimah Hasan (2002), “Penguatan Partisipasi Politik Perempuan”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta
Nimrah, S. & Sakaria, S. (2016). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(2), 173-181.
Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 6(1), 25-34.
Parawansa, K. I. (2002). Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Perempuan di Parlamen. Bukan Sekedar Jumlah, 41-52.
Paris, Y. (2002). Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Proses Konstitusional dan Pemilu. Konferensi Nasional IDEA-CETRO Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia (p. 81). Jakarta: International IDEA.
Pattipeilohy, A. (2018). Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di SMAN 1 Balauring Lembata NTT. Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang.
Saraswati, T. (2004). Agenda Perjuangan Politik Perempuan melalui Parlemen. Jurnal Perempuan, 35, 31-42.
Sihite. R. (2007). Perempuan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta : Raja Grafindo
Sudhiarti. A. (2007). Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensiamengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Suryo, H. (2015). Budaya Politik Negara Maju Dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan. Transformasi, 27(1), 31-39.
Sutrisno, S. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. Jurnal As-Salam, 1(2), 105-117..
Umar. N. (1999). Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an. Jakarta : Paramadina
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1958 tentang Convention on the Political Rights of Women (Konvensi tentang Hak Politik Perempuan)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi CEDAW
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan;10) berbagai peraturan perundangan di bawah undang-undang.
Widyani. (2005). Hukum Berkeadilan Gender. Jakarta : Gramedia
Yenrizal, Y. (2003). Budaya ‘Politik Kulit’dan Komunikasi Politik Demokratis di Indonesia. Mediator: Jurnal Komunikasi, 4(1), 151-156.
Published
2018-12-25
How to Cite
YUWONO, Nurbaity Prastyananda. Perempuan dalam Kungkungan Budaya Politik Patriarkhis. MUWAZAH, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 96-115, dec. 2018. ISSN 2502-5368. Available at: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1781>. Date accessed: 21 sep. 2019. doi: https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1781.