KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA

  • Herning Hambarrukmi IAIN Pekalongan
  • Triana Sofiani IAIN Pekalongan

Abstract

This paper explores abaout the policy of exclusive ASI (breastfeeding) for women workers in Indonesia. The argument developed during this time are, breastfeeding is the right of every mother, not least women workers, as well as child rights guaranteed by the constitution. However, such rights are not regulated in policies on manpower and civil service. The legal fact, caused by the same values and interests between the state and men based on patriarkhism, so influential in perpetuating gender inequality, including in policies on manpower and civil servicePaper ini mengeksplorasi tentang kebijakan pemberian ASI Ekslusif bagi pekerjaperempuan di Indonesia. Argumentasi yang dikembangkan selama ini adalah, menyusui merupakan hak setiap ibu, tidak terkecuali termasuk pekerja perempuan, sekaligus juga hak anak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, hak menyusui yang dalam konteks ini adalah pemberian ASI Ekslusif yang seharusnya diberikan selama 6 bulan, khususnya bagi pekerja perempuan, tidak diatur dalam kebijakan di bidang Ketenagakerjaan dan Kepegawaian. Fakta hukum tersebut disebabkan oleh adanya nilai dan kepentingan yang sama antara negara dan laki-laki yang berbasis pada patriarkhism, sehingga berpengaruh dalam melanggengkan ketidakadilan gender (gender inequalities) termasuk dalam konteks hukum dan kebijakan, yang dalam hal ini adalah kebijakan ketenagakerjaan dan kepegawaian

Author Biography

Triana Sofiani, IAIN Pekalongan
Dosen
Published
2017-02-22
How to Cite
HAMBARRUKMI, Herning; SOFIANI, Triana. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA. MUWAZAH, [S.l.], v. 9, n. 2, feb. 2017. ISSN 2502-5368. Available at: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/761>. Date accessed: 18 jan. 2018.
Section
Artikel

Keywords

Exclusive ASI (breastfeeding); women workers; policy; patriarchal; ASI Eksklusif; pekerja perempuan; Kebijakan; Patriarkhis;