The Contribution of Mass Organization to the Improvement of SMEs Business (A Case Study on KJKS Ankasa GP. Ansor of Pekalongan Regency)

  • Jumailah Jumailah jumailah@iainpekalongan.ac.id

Abstract

This article aims to find out the contribution of mass organization to the improvement of SME business in KJKS Ankasa GP. Ansor of Pekalongan Regency. This study was a qualitative research with case study approach. The subject of research was Sharia-based Financial Service Cooperatives (Koperasi Jasa Keuangan Syariah, thereafter called KJKS) Ankasa, while the object was GP Ansor of Pekalongan Regency. The result of research showed that GP Ansor of Pekalongan Regency can empower the existing economic potency of members, by means of developing pro-people economy, establishing KJKS. The presence of KJKS can reduce unemployment rate, by providing funding help. The fund grant is given to the members having expertise (skill) but having no capital. To the public, this KJKS Ankasa is a means of providing capital, particularly to small-to-medium scale employers that facilitates them in the term of financing. To GP. Ansor, the presence of KJKS is beneficial to the distribution of fund for social activity (social service) purpose. KJKS Ankasa’s business activity includes financing, investment, and saving corresponding to profit sharing (sharia) pattern and aiming to achieve organizational independency.

Author Biography

Jumailah Jumailah, jumailah@iainpekalongan.ac.id
Kontrbusi Koperasi terhadap Peningkatan Usaha UMKM (Studi Kasus KJKS Ankasa Kabupaten Pekalongan)   Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kemandirian bangsa melalui KJKS Ankasa GP Ansor Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui KJKS Ankasa GP Ansor Kabupaten Pekalongan dapat membentuk kemandirian bangsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, adapun pendekatan penelitiannya adalah studi kasus. Dalam penelitian ini subjeknya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ankasa, sedangkan objek penelitiannya adalah GP Ansor Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GP Ansor Kabupaten Pekalongan mampu memberdayakan potensi ekonomi anggota yang ada, dengan cara pengembangan ekonomi kerakyatan yaitu dengan didirikannya KJKS. Dengan adanya KJKS dapat mengurangi angka pengangguran, yaitu dilakukan dengan cara memberikan bantuan pembiayaan. Pemberian bantuan diberikan kepada anggota yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Bagi masyarakat umum adanya KJKS Ankasa ini merupakan sarana untuk menyediakan modal, khususnya bagi pengusaha kecil menengah, yang memberikan kemudahan kepada mereka dalam hal pembiayaan. Bagi GP Ansor dengan adanya KJKS memberikan manfaat bagi penyaluran dana untuk kegiatan sosial (bakti sosial). Kegiatan usaha KJKS Ankasa meliputi pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) dan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian secara organisasi khususnya.   Pendahuluan Tuntutan pembangunan untuk bidang ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Bahwa ekonomi itu bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga upaya pemberdayaan potensi yang dimiliki rakyat itu perlu untuk lebih diberdayakan kembali (Basri, 2002: 219).Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi rakyat yang ada adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, sehingga mengurangi angka  pengangguran. Data statistik  Jawa Tengah pada Februari 2017 bahwa tingkat pengangguran di Jawa Tengah sebesar 4,15 persen. Sedangkan pencapaian indikator makro pembangunan Kabupaten Pekalongan yang dituturkan oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH., M.Si sebagai berikut, (1) Pada tahun 2016 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp18.116 trilyun atau meningkat 7,66% dari tahun 2015 yang sebesar Rp. 16.728 trilyun; (2) Tahun 2016 pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan mencapai 5,03%, ada kenaikan dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh 4,78%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, jasa kesehatan dan konstruksi; (3) Laju inflasi pada akhir tahun 2016 sebesar 2,96%, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2015 yang sebesar 3,42%. Secara umum, hal ini menunjukkan relatif terkendalinya inflasi di Kabupaten Pekalongan. Terjadinya inflasi di Kabupaten Pekalongan karena kenaikan harga seperti cabai rawit, gula pasir dan bawang merah serta tarif tenaga listrik dan harga rokok; (4) Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pekalongan tahun 2016 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 7,01% dari Rp. 19,14 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 20.58 juta; (5) Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016 sebesar Rp1.463.000,00 lebih tinggi dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebesar Rp1.411.533,48; (6) Angka kemiskinan tahun 2015 sebesar 12,84%, sedangkan target tahun 2016 sebesar 11,89%; (7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan mencapai 67,40, sedangkan tahun 2016 ditargetkan sebesar 67,55; (8) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten Pekalongan sebesar 5,10%, sedangkan pada tahun 2016 TPT ditargetkan sebesar 4,80%. Kabupaten Pekalongan dalam bidang perekonomian sudah banyak mengalami pergeseran, dari pertanian beralih kepada yang bersifat permodalan dan teknologi. Hal ini dibuktikan dari hasil kontribusi sektor pertanian, pertambangan, dan galian sebesar 22%. Untuk bidang industri, listrik, gas, dan kontruksi sebesar 33%. Sisanya bersumber dari bidang teknologi dan padat modal. Hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan kebijakan ekonomi tersebut agar dominasi dari para pengusaha tradisional memiliki akses pasar yang bagus, akses permodalan yang memadai, kebijakan perijinan usaha yang memiliki peluang lebih luas lagi. Melihat kondisi tersebut perlu adanya penyadaran dan penggalakan masyarakat terhadap gerakan ekonomi yang berbasis koperasi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Untuk itulah peran koperasi sangat dibutuhkan untuk membantu tatanan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membangun ekonomi masyarakat menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur.  Salah satu lembaga yang ada di GP Ansor Kabupaten Pekalongan adalah “Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor atau disingkat LKMSA” merupakan lembaga yang dibentuk dari implementasi visi dari organisasi Ansor dengan tujuan untuk pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh para kader. Sehingga lembaga ini dapat dimanfaatkan para kader sebagai peluang usaha.  Koperasi dianggap sebagai pendukung ekonomi yang tetap dan terus eksis dari dahulu sampai sekarang, bahkan ketika krisis moneter tahun 1997/1998 dan menyebabkan berbagai usaha mengalami kegoncangan bahkan kebangkrutan, namun koperasi dan usaha ekonomi kreatif lainnya tetapbisa bertahan termasuk mampu melewati masa-masa sulit. Kondisi dan kejadian pada masa itu telah menginspirasi banyak pihak bahwa koperasi bisa menjadi satu contoh untuk dikaji serta diaplikasikan secara lebih komprehensif pada berbagai daerah di Indonesia. Merupakan terobosan baru pada GP Ansor untuk mendirikan KJKS Ankasa, Sehingga perlu untuk diteliti apakah KJKS Ankasa GP AnsorKabupaten Pekalongan tersebut dapat membentuk kemandirian bangsa. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota adalah dengan dibentuknya koperasi. Akan tetapi dalam prakteknya, koperasi belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga seolah-olah hanya sekedar untuk melestarikan gagasan saja. Sebagian koperasi beralih fungsi dkarenakan tidak mampu berkembang dengan baik (Indarti & Kuantari, 2013). Penelitian Indriyatmoko (2014) menyatakan bahwa kemandirian ekonomi bangsa dapat diimplementasikan melalui peran ekonomi syariah dengan triple strategy (tiga tahapan atau strategi), yaitu strategi yang pertama free financing access adalah pinjaman modal yang diberikan oleh koperasi kepada para calon pengusaha tanpa memerlukan jaminan, bahkan jika pengusaha tersebut mengalami kerugian dalam usahanya. Strategi kedua adalah profit loss sharing yaitu berbagi untungdan rugi dalam kegiatan usahanya, dengan melihat kepada hasil yang diperoleh di lapangan dan resiko ditanggung secara bersama-sama diantara para pihak yang berakad. Adapun yang ketiga adalah optimalisasi peran zakat dan wakaf yang bertujuan untuk memberikan peluang pinjaman bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam akad kerja samanya. Salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan distribusi hasil kekayaan kepada masyarakat yang pendapatannya masih minim. Hal ini tidak berarti bahwa penghasilan setiap orang itu harus sama, karena setiap orang memiliki bakat, kemampuan, dan kesungguhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pendapatan dan kekayaan setiap orang akan berbeda. Tetapi semua itu memiliki tujuan bahwa manusia diciptakan oleh Allah di dunia sebagai makhluk social yang harus tunduk kepada sang Maha Pencipta (Triana Sofiani, 2014: 138). Dalam koperasi, semakin anggota itu banyak memanfaatkan jasa koperasi maka keuntungan yang di dapatkan semakin banyak. Demikia pula semakin rajin seseorang itu bekerja, maka akan semakin banyak keuntungan ekonomi yang di dapatkan. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia, sehingga kerja sebagai wujud kemanusiaan harus lebih dihargai dibandingkan modal sebagai wujud harta. Oleh karenanya terdapat penghormatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini berbeda dengan prinsip kapitalis yang berbasis kumpulan modal. (Neni Sri Imaniyati, 2009: 154). Ada dua macam model penyaluran kredit Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu melalui institusi perbankan dan institusi non bank, seperti koperasi, BMT. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha terutama bagi para pihak yang kesulitan mendapatkan modal. Sehingga lembaga keuangan dan UMKM dapat berkembang secara bersama-sama (Djawahir Hejazziey, 2009: 49). Koperasi syariah memiliki karakteristik diantaranya mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba), berfungsinya institusi ziswaf, mengakui mekanisme pasar yang ada, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, mengakui adanya hak bersama (Nur S. Bukhari, 2010: 99). Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dengan harapan mengurangi tingkat pengangguran (Robiatul Aulia, 2014). Konteks yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah teori kesejahteraan, teori ekspektasi, teori motivasi, yang menjelaskan bahwa secara substansial, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh factor eksternal seperti lingkungan, intervensi pemerintah dan beberapa factor internal seperti tingkat pendidikan, kemampuan kerja, motivasi kerja, pengalaman kerja dan karakteristik individual. Adapun tujuan dari implementasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah perubahan kesejahteraan ke arah yang lebih baik (Mochamad Ridwan, 2012). Nik Amah menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah salah satunya dalam menggerakkan roda ekonomi adalah dengan menyalurkan pembiayaan melalui UMKM. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sector ini perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari pemerintah, investor, serta pelaku UMKM itu sendiri dengan pihak perbankan (Nik Amah, 2013: 51). UMKM merupakan salah satu sector industri yang tidak terkena dampak krisis ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat. Diantara manfaat yang didapat adalah mampu mengurangi pengangguran, yaitu dengan adanya penyerapan tenaga kerja. Dan  juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pajak yang dikeluarkan (Mariana Kristiyanti, 2015: 187) Artikel ini memiliki tujuan: (1) Untuk mengetahui implementasi kemandirian bangsa melalui KJKS Ankasa GP Ansor Kabupaten Pekalongan. (2) Untuk mengetahuikontribusi KJKS Ankasa GP Ansor Kabupaten Pekalongan dalam membentuk kemandirian bangsa. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis (Arikunto, 2008) yaitu mengumpulkan data-data yang ditemukan di lapangan yang berhubungan dengan informasi-informasi tentang koperasi berbasis organisasi masyarakat yang diterapkan di KJKS Ankasa GP Ansor Kabupaten Pekalongan untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat sesuai permasalahan yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ankasa, sedangkan objek penelitiannya adalah GP Ansor Kabupaten Pekalongan Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ashshofa, 2004). Dalam hal ini respondennya adalah Manajer KJKS Ankasa, Staff KJKS Ankasa, Pengurus KJKS Ankasa, Pengurus GP Ansor Kabupaten Pekalongan, dan Nasabah KJKS Ankasa. Metode dokumentasi yaitu pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi, yaitu KJKS Ankasa GP Ansor Kabupaten Pekalongan. Metode ini dioperasikan dengan cara menelusuri dan menggali secara mendalam sumber-sumber informasi, baik secara aktual maupun klasikal baik berupa buku-buku, makalah, laporan penelitian, dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Informasi itu kemudian dianalisis agar dapat menemukan konsep teoretis yang dijadikan tolak ukur bagi penelitian ini. Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa kualitatif dengan cara induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum (Bogdan, 1992: 30). Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kemandirian Bangsamelalui KJKS Ankasa GP Ansor Kabupaten Pekalongan Gerakan Pemuda Ansor (disingkat GP Ansor) adalah sebuah organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 April 1934. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bahwa yang dimaksud organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menurut Ahsin Hana, bahwa ide lahirnya KJKS ANKASA itu berawal dari beberapa anggota Ansor yang mempunyai usaha tetapi terkendala dengan modal. Sehingga salah satu tujuan dari lahirnya KJKS ANKASA adalah untuk menopang dalam hal penguatan ekonomi bagi kader-kader Ansor secara khusus, dan untuk masyarakat secara umum. Dalam kegiatannya, akad yang digunakan adalah monorukun dan bagi hasil. Artinya adanya KJKS ini merupakan sarana untuk menjalin kekeluargaan dengan mendapatkan bagi hasil dalam setiap kegiatan ekonominya Munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor: 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi merupakan salah satu organisasi yang di dalamnya memuat satu kepentingan yang sama dari para anggotanya, yang dalam hal ini para anggota bermaksud untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu kemanfaatan ekonomi dan kesejahteraan (Hanel, 2005: 36-37). Dalam mencapai tujuan tersebut organisasi koperasi bersaing untuk menarik anggota yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu setiap koperasi harus memiliki ciri khas unggul dalam bidang tertentu, agar dapat bersaing dengan yang lainnya (Ropke, 2012: 40). Dalam struktur organisasi Pimpinan Pusat GP Ansor ada suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan ekonomi, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor (LKMSA) yang bergerak dalam organisasi koperasi baitul mal wattamwil, dengan salah satu visinya adalah memberdayakan kader-kader yang potensial dan membuka peluang usaha diantaraa para anggota. UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dalam pasal 4 menjelaskan bahwa: salah satu fungsi dan peran koperasi adalah dapat membangun maupun mengembangkan potesi-potensi yang dimiliki oleh kader koperasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesejahteraan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Koperasi dapat berperan aktif dengan cara memberikan informasi, memberikan petunjuk ataupun arahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui koperasi masyarakat yang memiliki keahlian dapat mengajukan pinjaman pembiayaan ataupun modal guna peningkatan taraf hidup masyarakat, karena sumber dana koperasi berasal dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Sehingga keuntungan yang didapatkan dari usaha koperasi akan kembali kepada masyarakat.   Begitupun untuk LKMSA ini, memiliki peranan dan fungsi untuk membangun potensi ekonomi dari para anggota kemudian mengembangkan potensi yang sudah ada tersebut guna meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi maupun sosialnya. Selain itu juga turut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui akses pembiayaan yang terhindar dari unsur riba yang justru memberatkan masyarakat. Selain itu juga sebagai tempat konsolidasi dan kemitraan pada bidang ekonomi. Dalam KepMen No.9/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang Juklak KJKS bahwasanya KJKS itu merupakan payung hokum dari BMT, Koperasi Syariah dan sejenisnya.  KJKS merupakan koperasi syariah yang membidangi untuk jenis usaha pembiayaan, perdagangan, investasi, produksi, juga simpanan. KJKS ANKASA didirikan oleh PC GP ANSOR Kabupaten Pekalongan sesuai dengan visi GP ANSOR dalam penguatan ekonomi.Secara resmi KJKS ANKASA didirikan pada tanggal 8 Desember 2012. Badan Hukum Nomor: 518/229/BH/XIV.35/XII/2012. KJKS ANKASA menggunakan pola bagi hasil dalam setiap akadnya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum kecil dan menengah. Dimana dalam hal ini membuka peluang pembiayaan yang seluas-luasnya kepada para anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan uluran modal dapat mengajukan ke KJKS ANKASA ini. Untuk akad yang banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah pembiayaan untuk modal kerja, yang biasanya dilakukan oleh para pedagang kecil atau pedagang pasar tiban sebagai tambahan modal. Dalam nama KJKS ANKASA “Ansor NU Kabupaten Pekalongan Sejahtera” terdapat harapan yang besar, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemandirian secara organisasi khususnya, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan tidak ada kendala dalam hal keuangan. Selain itu juga bisa memberikan bantuan pembiayaan  khususnya bagi anggota KJKS ANKASA yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai dana. Dalam kegiatannya, akad pembiayaan yang digunakan oleh KJKS ANKASA adalah monorukun atau bagi hasil. Artinya adanya KJKS ini merupakan sarana untuk menjalin kekeluargaan dengan mendapatkan bagi hasil dalam setiap kegiatan ekonominya. System yang diberlakukan di KJKS adalah menyalurkan hasil simpanan atau investasi yang berasal dari nasabah ke dalam jenis pembiayaan maupun jasa. Adapun jenis akad bagi hasil yang digunakan adalah musyarakah.bagi hasilnya diperoleh dari keuntungan usaha yang didapatkan oleh peminjam. Dalam system bagi hasil ini terdapat resiko yang besar., karena ketika usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut mengalami kerugian, maka pihak KJKS juga turut serta menanggung kerugian tersebut, dengan catatan bahwa kerugian yang dialami tersebut bukan dikarenakan kesengajaan dari pihak peminjam. Produk pembiayaan untuk jenis akad jual beli juga dilakukan oleh KJKS atau yang biasa dikenal dengan murabahah. Murabahah yang biasa dipraktekkan di KJKS adalah KJKS membelikan barang kebutuhan dari nasabah, kemudian KJKS menjual barang tersebut kepada nasabah yang membutuhkan dengan harga sesuai harga perolehan ditambah dengan keuntungan atau margin yang berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Setelah itu nasabah membayar secara angsuran. Karena dibayar secara angsuran, maka sedikit dapat meringankan dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Bagi masyarakat umum adanya KJKS ANKASA ini merupakan sarana untuk menyediakan modal, khususnya bagi pengusaha kecil menengah, yang memberikan kemudahan kepada mereka dalam hal pembiayaan. Dan manfaat lain bagi organisasi GP Ansor adalah penyaluran dana untuk kegiatan sosial (bakti sosial). KJKS ANKASA bekerjasama dengan BNI Syariah untuk menyimpan sebagian dana yang dimilikinya yang dilakukan sejak awal berdirinya. Untuk menjaga agar akad yang dilakukan tersebut sesuai dengan prinsip syariah, KJKS ANKASA memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selain itu sebagian simpanan dana nasabah jugadisimpan pada Kospin Jasa Syari’ah dengan menggunakan akad mudharabah. Adapun manfaat yang didapatkan KJKS ANKASA dari simpanan pada lembaga keuangan lain tersebut adalah sebagai dana cadangan sekaligus akan mendapat hadiah dari dana simpanan tersebut. KJKS ANKASA memanfaatkan jasa lembaga keuangan lain tersebut agar mereka mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak dan menguntungkan bagi KJKS ANKASA. Program pembinaan terhadap anggota juga dilakukan oleh KJKS ANKASA, yang berupa pertemuan secara bergilir pada kantor-kantor koperasi yang berada di bawah naungan PC GP Ansor. Kontribusi KJKS Ankasa GP Ansor Kab Pekalongan dalam Membentuk Kemandirian Bangsa Dalam perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, kesejahteraan bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab semua pilar kehidupan. Pilar individu, keluarga, masyarakat, dan negara semuanya memiliki porsi dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraannya. Manusia diturunkan di muka bumi untuk memakmurkan dunia, termasuk kemakmuran dirinya sendiri.Tugas memakmurkan membutuhkan kekuatan fisik, sehingga pemenuhan kebutuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya (Ismail, 2014: 69). “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” merupakan asas yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33 dalam kehidupan ekonomi kita. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara mendukung terjadinya berkembangnya usaha bersama, salah satunya dalam bentuk koperasi. Meskipun selain koperasi juga memiliki peluang untuk dapat mewujudkan usaha bersam, sebagai contoh adalah Perseroan Terbatas selama para pihak yang terlibat di dalamnya merasa memiliki solidaritas persamaan mitra usaha .oleh karena itu, semangat nilai-nilai Islami itu harus dibangun sebagai pegangan dalam melaksanakan setiap kegiatan usaham (Ismail, 2014: 69). Pada lembaga keuangan berdasarkan bagi hasil, langkah pertama lembaga keuangan bermitra dengan penyandang dana untuk memperoleh imbalan keuntungan dan langkah kedua lembaga keuangan bermitra dengan pemakai dana untuk memperoleh keuntungan pula.Terjadilah kemitraan antara penyandang dana dan pemakai dana melalui lembaga keuangan yang mewakili pemegang saham. Lembaga keuangan selalu berupaya mengharmonisasikan hubungan kemitraan ini sehingga tercapai kebersamaan dan keadilan, yang menjadikan wadah ini lebih dekat lagi pada penjabaran nilai kebersamaan itu pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Manfaat dari adanya koperasi dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu secara langsung bagi anggota dan perekonomian. Dalam hal ini kegiatan ekonomi menjadi meningkat karena arus permodalan bertambah, peningkatan terhadap perputaran mata uang, peningkatan dalam bidang pemasaran dan konsultasi terkait bidang usaha yang ada. Secara tidak langsungnya melalui dampak yang ditimbulkan dari bertambahnya aktivitas di lingkungan koperasi, dalam bentuk kombinasi usaha. Para anggota diharapkan merasa bahwa jasa pelayanan koperasi merupakan kontribusi yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Dan anggota menggunakan jasa koperasi tersebut dengan tanpa adanya paksaan. Sehingga hal itu akan memberikan semakin banyak informasi kepada para anggota, yang didukung oleh program-program pendidikan yang dilaksanakan secara bertahap dapat mengubah mentalitas dan meningkatkan kesediaannya untuk bekerja sama. Peningkatan kegiatan pelayanan di koperasi akan meningkatkan kemampuan individu, kepuasan masyarakat yang berdampak positif terhadap pembangunan bangsa. Hal ini dapat diasumsikan bahwa jika pendapatan dari pedagang kaki lima mengalami peningkatan karena terjadi dari hubungan usaha dengan KJKS ANKASA, maka secara personal akan menimbulkan keakraban hubungan dengan kelompok koperasi tersebut. Jika pedagang kaki lima mendapatkan banyak informasi layanan jasa di KJKS ANKASA kemungkinan besar akan ada peningkatan layanan jasa di KJKS ANKASA dibandingkan sebelum ada informasi tersebut. Peningkatan pendapatan pedagang kaki lima berimplikasi terhadap besarnya simpanan yang diberikan kepada KJKS ANKASA dan peningkatan taraf hidup pedagang kaki lima.. Hal tersebut menunjukkan bahwa jasa pelayanan koperasi harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan anggota, jika dampak-dampak mikro yang langsung berkaitan dengan pembangunan hendaknya diwujudkan. Dengan kata lain, dampak mikro yang bersifat langsung diperlukan untuk merangsang timbulnya dampak-dampak pembangunan (Hanel, 2005: 154). Perekonomian akan tumbuh ketika produktivitas modal, tenaga kerja, maupun investasi mengalami peningkatan. Harapan yang muncul dari keadaan tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan secara merata pada kondisi ekonomi masyarakat. Kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat akan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi sehingga terciptalah kemakmuran masyarakat. Prioritas dalam pembangunan ekonomi di tingkat nasional adalah terciptanya kemakmuran masyarakat berdasarkan pada kemandirian ekonomi bangsa. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional harus diprioritaskan, agar negara kita tidak lagi menggantungkan pada pinjaman luar negeri. Kemandirian ekonomi bangsa perlu terus didorong dan dikembangkan sebagai kekuatan nasional, agar apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan oleh GP Ansor adalah dibnetuknya KJKS ANKASA. Focus usahanya adalah pada bidang investasi dan pembiayaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian secara organisasi khususnya. Selain itu juga bisa memberikan bantuan pembiayaan  khususnya bagi anggota KJKS ANKASA yang notabenenya adalah pengurus GP Ansor Kabupaten Pekalongan, yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai dana. Pemberdayaan potensi kader merupakan salah satu program prioritas dari PC GP Ansor, dalam kaitan ini PC GP Ansor mendirikan Bussines Center yang bertujuan untuk mewadahi para kader yang potensial dalam bidang ekonomi. Yang secara sekaligus dapat berfungsi sebagai media informasi dan transaksi bisnis dari para kader. Dengan terbentuknya Bussines Center diharapkan dapat menampung usaha-usaha yang dimiliki oleh kader-kader GP Ansor sehingga kemandirian ekonomi dapat tercapai, khususnya untuk anggota GP Ansor. Selain itu manfaat yang didapatkan dengan adanya KJKS ANKASA ini bagi anggota akan mendapatkan kemudahan dan kepercayaan dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana untuk kegiatan sosial (bakti sosial). Adapun bagi masyarakat umum adanya KJKS ANKASA ini merupakan sarana untuk menyediakan modal, khususnya bagi pengusaha kecil menengah, yang memberikan kemudahan kepada mereka dalam hal pembiayaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Istialah saham koperasi dalam kepustakaan di Indonesia itu tidak dikenal, karena saham koperasi itu tidak diperjualbelikan. Koperasi sekedar membayar bunga untuk modal saham (share capital), sesuai dengan asas Rochdale yang menyatakan: Limited interst on capital dan bahkan dalam prakteknya banyak koperasi-koperasi yang sama sekali tidak membayar bunga atas modal/saham yang ditanam anggota dalam koperasi. Sehingga jelaslah bahwa saham pada koperasi, yang ekuivalen dengan simpanan pokok, tidak dapat dipakai sebagai investasi untuk berspekulasi (speculative investment). Pada koperasi, saham lebih merupakan sumbangan atau suatu pembayaran uang di muka yang akan digunakan untuk pembiayaan usaha-usaha koperasi, yang karenanya saham pada koperasi disebut sebagai contribution share (Hendrojoyog: 2012: 253). Mendirikan koperasi membutuhkan proses yang cukup panjang. Karena harus mengidentifikasi kebutuhan dari organisasi untuk masa depan, serta memperhitungkan pula nilai setiap saham yang dasar perhitungannya berasal dari kekayaan dari anggota serta terikat dengan jumlah dari anggota yang ada.Sehingga modal dari koperasi itu bisa berubah-ubah. Jumlah modal (modal ekuiti) akan naik ketika jumlah anggota baru mengalami penambahan, dan sebaliknya jika terdapat anggota yang mengundurkan diri ataupun dikeluarkan maka mengalami penurunan. Selain itu, saham dari koperasi tidak boleh diperjualbelikan.     Kesimpulan GP Ansor Kabupaten Pekalongan mampu memberdayakan potensi ekonomi anggota yang ada, dengan cara pengembangan ekonomi kerakyatan yaitu dengan didirikannya KJKS. Dengan adanya KJKS dapat mengurangi angka pengangguran, yaitu dilakukan dengan cara. memberikan bantuan pembiayaan. Pemberian bantuan diberikan kepada anggota yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Bagi masyarakat umum adanya KJKS ANKASA ini merupakan sarana untuk menyediakan modal, khususnya bagi pengusaha kecil menengah, yang memberikan kemudahan kepada mereka dalam hal pembiayaan. Bagi GP Ansor dengan adanya KJKS memberikan manfaat bagi penyaluran dana untuk kegiatan sosial (bakti sosial). Kegiatan usaha KJKS ANKASA adalah pada bidang investasi dan pembiayaan sesuai dngan syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian secara organisasi khususnya. Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Pekalongan sebagai donator penelitian ini. Referensi Amah, Nik. (2013). Bank Syariah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur, ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2 (1). Arifin, Syaiful. (2008). Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada tercapainya Zero Bad Debt, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 12 (3). Arikunto, Suharsimi (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik., Jakarta: Rineka Cipta. Ashshofa, Burhan. (1996). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Auliyah, Robiatul. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah suatu Usaha atau Upaya dalam Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat dengan Tujuan Akhir untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran, dalam Jurnal Studi Manajemen, 8 (1). Badan Pusat Statistik Jateng termuat dalam http://jateng.bps.go.id/ diakses Kamis, 9 Maret 2017. Basri, F. H. (2002). Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi kebangkitan Ekonomi Indonesia. Surabaya: Erlangga. Bogdan, R.& Taylor, S. J. (1993). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Surabaya: Usaha Nasional. Buchori, Nur S. (2010). Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah, MASLAHAH, 1 (1). Fahmi, I. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan lainnya teori dan aplikasi, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta. GP.Ansor Kabupaten Pekalongan termuat dalam http://ansor.or.id/gp-ansor-kabupaten-pekalongan-2/ diakses Rabu, 8 Maret 2017. Hamid, P. (2011). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: CV Alfabeta. Hejazziey, Djawahir. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan, Fakultas Syariah dan Hukum. Al-Iqtishad, I (1). Hendrojoyogi. (2012) Koperasi: Asas-asas, teori, dan Praktik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Imaniyati, Neni Sri. (2009). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung, MIMBAR, XXV (2). Indarti, I., & Kuntari, Y. (2013). Model Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Pesisir melalui Re-engineering Ekonomi Berbasis Koperasi Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK (SENDI_U).  Indriyatmoko, Haris. (2014). Implementasi Kemandirian Bangsa Melalui Bisnis Budidaya Perikanan Pada Masyarakat Pesisir Dengan Berbasis Ekonomi Syariah. Isma'il, M., Santosa, D. B., & Yustika, A. E. (2015). Sistem ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945. Jakarta: Erlangga. Kabupaten Pekalongan termuat dalam http://www.pekalongankab.go.id/informasi/ -bupati-sampaikan-lkpj-akhir-tahun-anggaran-2016-kepada-dewan.html, diakses Selasa, 7  Maret 2017. Kristiyanti, Mariana. (2015)  Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang, Jurnal Aplikasi Manajemen, 13 (2). Madekhan, Tidak ada data capaian kemiskinan, LKPJ Pekalongan belum memadai termuat dalam http://prakarsa-jatim.com/tidak-ada-data-capaian-kemiskinan-lkpj-pekalongan-belum-memadai/ diakses Selasa, 7 Maret 2017. Muhamad. (2000). Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, cet. 1, Yogyakarta: UII Press. Ridwan, Mochamad. (2012). Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(2). Ropke, J. (2012). Ekonomi Koperasi: Teori & Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Rufaidah, Erlina. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing,  AKADEMIKA, Jurnal Pemikiran Islam, 22 (2), 361-373. Sofiani, Triana. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah DalamKerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, Jurnal Hukum Islam (JHI), 12, Edisi Desember,135-151.  

References

Amah, N. (2013). Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2(1), 48-54.

Arifin, S. (2008). Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada Tercapainya Zero Bad Debt. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 12(3), 517-531.

Arikunto, Suharsimi (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. (1996). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Auliyah, R. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah suatu Usaha atau Upaya dalam Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat dengan Tujuan Akhir Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran. dalam Jurnal Studi Manajemen, 8(1).

Badan Pusat Statistik Jateng termuat dalam http://jateng.bps.go.id/ diakses Kamis, 9 Maret 2017.

Basri, F. H. (2002). Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi kebangkitan Ekonomi Indonesia. Surabaya: Erlangga.

Bogdan, R.& Taylor, S. J. (1993). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Surabaya: Usaha Nasional.

Buchori, N.S. (2010). Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah, MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah),1 (1), 93-115.

Fahmi, I. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan lainnya teori dan aplikasi, Cetakan Kesatu, Bandung: Alfabeta.

GP.Ansor Kabupaten Pekalongan termuat dalam http://ansor.or.id/gp-ansor-kabupaten-pekalongan-2/ diakses Rabu, 8 Maret 2017.

Hamid, P. (2011). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: CV Alfabeta.

Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 1(1).

Hendrojoyogi. (2012)Koperasi: Asas-asas, teori, dan Praktik,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Herdiansah, Ari Ginanjar dan Randi, Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, SOSIOGLOBAL, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vo. 1, No. 1, December 2016.

Imaniyati, Neni Sri. (2009). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung, MIMBAR, XXV (2).

Indarti, I., & Kuntari, Y. (2013).Model Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Pesisir melalui Re-engineering Ekonomi Berbasis Koperasi Berkelanjutan.Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK (SENDI_U).

Isma'il, M., Santosa, D. B., & Yustika, A. E. (2015).Sistem ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945. Jakarta: Erlangga.

Kabupaten Pekalongan termuat dalam http://www.pekalongankab.go.id/informasi/ -bupati-sampaikan-lkpj-akhir-tahun-anggaran-2016-kepada-dewan.html, accessed on Tuesday, March 7, 2017.

Kristiyanti, M., & Rahmasari, L. (2015). Website sebagai media pemasaran produk-produk unggulan umkm di Kota Semarang. Jurnal Aplikasi Manajemen, 13(2), 186-196.

Madekhan, Tidak ada data capaian kemiskinan, LKPJ Pekalongan belum memadai termuat dalam http://prakarsa-jatim.com/tidak-ada-data-capaian-kemiskinan-lkpj-pekalongan-belum-memadai/ diakses Selasa, 7 Maret 2017.

Mardikanto. Totokdan Poerwoko Subianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung : Alfabeta Bandung, 2017).

Mubarak, A. (2014). Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan, 1-10. Repository.ut.ac.id

Muhamad. (2000).Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, cet. 1,Yogyakarta: UII Press.

Mulyadi, Johny Setyawan. (2000). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Yogyakarta : Aditya Media.
NUR, T. (2018). Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Program Akunu Gp Ansor Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Ridwan, M. (2012). Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelompok. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 13(2), 207-217.

Ropke, J. (2012). Ekonomi Koperasi: Teori & Manajemen. Jakarta:Salemba Empat.

Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 361-374.

Sofiani, T. (2014). „‟ kontruksi norma hukum koperasi syariah dalamkerangka system hukum koperasi syariah‟‟. In Jurnal Hukum Islam, 12.
Published
2019-11-21
How to Cite
JUMAILAH, Jumailah. The Contribution of Mass Organization to the Improvement of SMEs Business (A Case Study on KJKS Ankasa GP. Ansor of Pekalongan Regency). Islamic Studies Journal for Social Transformation, [S.l.], p. 180-195, nov. 2019. ISSN 2615-1286. Available at: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/isjoust/article/view/2264>. Date accessed: 27 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.28918/isjoust.v3i2.2264.
Section
Articles