Nikah Sirri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan)

  • Abdul Edo Munawar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Idealnya setiap pernikahan itu harus dicatatkan. Ketentuan tersebut ada dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5. Begitupun dengan poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Konsekuensi logis dari peraturan tersebut adalah hadirnya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai aturan yang memberlakukan sanksi-sanksi atas pelanggaran pasal dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun hingga kini, nikah sirri dan poligami yang tanpa melalui izin Pengadilan Agama masih banyak terjadi. Minimnya kesadaran sosial keagamaan terhadap peraturan tentang pernikahan adalah penyebab eksisnya paradoksi pemikiran. Pada titik ini membaca ulang praktek nikah siri dan poligami tanpa izin pengadilan Agama sekaligus meninjau kembali efektivitas Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 (menemukan pijakan paradigmatiknya dan oleh karenanya) menjadi menarik untuk didiskusikan
Published
2019-06-21
How to Cite
MUNAWAR, Abdul Edo. Nikah Sirri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan). JURNAL HUKUM ISLAM, [S.l.], p. 20-39, june 2019. ISSN 2502-7719. Available at: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1742>. Date accessed: 20 nov. 2019. doi: https://doi.org/10.28918/jhi.v17i1.1742.
Section
Artikel

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.